Di sisi lain, pemerintah juga harus menunda rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kilogram (kg). Sebab kenaikan ini akan membeni masyarakat yang dampaknya menurunkan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, optimis dengan mengeluarkan insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan super deduction tax, bisa mendorong industri manufaktur.
“Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sembari kita mencari substitusi impor,” katanya.
Menurutnya, perekonomian global memang masih diliputi ketidakpastian. Sumber ketidakpastian tersebut antara lain wabah virus korona dari Cina, brexit yang telah resmi berlaku, perang dagang AS-Cina, resiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, Korea, dan penyalahgunaan penggunaan teknologi (Lethal Autonomous Weapons).
Dia menggarisbawahi, meski dibayangi sejumlah ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju.
“Dengan demikian, kawasan ASEAN termasuk Indonesia diharapkan menjadi kontributor dari perbaikan ekonomi dunia,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, pemerintah tengah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.
Yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau bisa disebut Omnibus Law Perpajakan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut industri pengolahan atau manufaktur sepanjang 2019 menurun. Disebutkan, industri manufaktur pada kuartal IV/2019 tumbuh 3,66 persen atau lebih rendah dibandingkan kuartal IV/2018 yang tumbuh 4,25 persen.
Padahal, indusri manufaktur adalah salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia. “(Industri manufaktur) di kuartal IV/2018 sampai 4,25 persen. Berpengaruh besar ke ekonomi Indonesia, karena peranan industri nomor satu. Ini perlu dijadikan perhatian,” kata Kepala BPS, kata Suhariyanto.(din/fin)
Sumber: www.fin.co.id
